SERTIFIKASI BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK KALURAHAN MARGOAGUNG

Admin Margoagung 05 Agustus 2022 23:01:02 WIB

MARGOAGUNG (SID). Pada tanggal 05 Agustus 2022 di Balai Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman dilaksanakan penyerahan sertifikat badan hukum BUM Desa / BUM Kalurahan KARYA MANUNGGAL Margoagung oleh Lurah Margoagung sebagai hasil revitalisasi BUM Desa Margoagung yang telah berdiri semenjak tahun 2016.

Dalam kesempatan acara tersebut juga diserahkan Surat Keputusan Lurah Margoagung kepada Dewan Pengawas BUM Kalurahan dan Pelaksana Operasional (Direktur, Sekretaris, Bendahara).

“BUM Desa yang telah berdiri sebelum tahun 2021 dengan adanya regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021 agar menyesuaikan, yaitu melakukan perubahan – perubahan salah satunya bahwa BUM Desa/ BUM Kalurahan harus berbadan hukum,” ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Sleman.

Panewu Seyegan yang diwakili Panewu Anom Seyegan juga menyampaikan begitu pentingnya keberadaan BUM Desa/ BUM Kalurahan ini, maka berharap BUM Kalurahan ini berjalan dengan lancar, peka menangkap peluang – peluang usaha dan tim pengelola harus kompak, terus bersinergi, jangan berjalan sendiri – sendiri.

Secara terpisah Ketua BPKal Margoagung Sigit Praptono,S.T menyampaikan bahwa BUM Kalurahan disamping harus berbadan hukum, BUM Kalurahan juga harus bisa sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pemasok pendapatan asli desa.

Sigit Praptono,S.T yang kebetulan juga sebagai koordinator pendamping desa Kabupaten Sleman memberikan penjelasan bahwa sandaran legal formal regulasi yang ada memberikan arahan pembentukan BUM Desa bahwa pembentukan BUM Desa/ BUM Kalurahan adalah legal, bahkan merupakan amanat dari Undang-Undang. BUM Kalurahan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada aspek keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APB Desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya. Perlu diingat bahwa fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa. Dan yang langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan private/pribadi). Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa.

Sugiyatna selaku Tim Revitalisasi BUM Kalurahan Margoagung menyampaikan dalam proses pendaftaran Badan Hukum lewat laman Kemendes berjalan cukup lancar yaitu dimulai dari proses pendaftaran nama BUM Desa/ BUM Kalurahan. Setelah nama BUM Kalurahan disetujui kemudian dilanjutkan BP Kalurahan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan untuk membahas dan menyepakati :

  1. Peraturan Kalurahan Pendirian/Perubahan BUM Kalurahan
  2. Anggaran Dasar (lampiran Perkal Pendirian BUMKal)
  3. Jumlah pelaksana operasional dan pengawas
  4. Kewajiban dan kewenangan penerima kuasa fungsi kepenasihatan.
  5. Pelaksana operasional
  6. Pengangkatan pengawas
  7. Pengangkatan sekretaris
  8. Pengangkatan bendahara
  9. Penyertaan modal
  10. Rancangan program kerja.
  11. Penetapan unit usaha

Untuk ART dibahas dan disepakati dalam rapat bersama penasehat, pelaksana operasional dan pengawas, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Selanjutnya dokumen hasil Musyawarah Kalurahan dipersiapkan untuk pendaftaran status Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI lewat Kementerian Desa.

 

https://sinkal.jogjaprov.go.id/margoagung

https://wa.me/6287812093319

 

Dokumen Lampiran : SERTIFIKAT BADAN HUKUM BUM KALURAHAN MARGOAGUNG


Komentar atas SERTIFIKASI BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK KALURAHAN MARGOAGUNG

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar